Salah satu agenda rutin Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (KJM UGM) adalah menerima kunjungan studi banding (benchmarking) setiap bulan di hari Jumat minggu terakhir. Studi banding bulan Agustus 2022 diadakan pada Jumat (26/8) secara daring melalui media Zoom diikuti oleh lebih dari 20 peserta yang merupakan para penggiat mutu dari tiga Institusi, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Padang (UNP), dan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi. Melalui kegiatan studi banding KJM UGM berusaha berbagi pengalaman dan best practice terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikelola dan sudah diimplementasikan selama ini.

Acara studi banding diawali dengan pembukaan dan penyampaian struktur organisasi KJM oleh Rosi Setyorini, S.H., M.Sc selaku Kepala Sub Bagian Administrasi penjaminan Mutu, dilanjutkan sambutan oleh Prof. Dr. L. Hartanto Nugroho, M.Agr., selaku Kepala Bagian Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UGM dan berharap kegiatan sharing session dalam studi banding ini dapat memberikan dampak positif.

“Forum seperti ini baik sebagai sarana saling tukar informasi dan pengalaman sehingga akan terwujud sistem atau model penjaminan mutu yang paling ideal” kata Prof. Hartanto.

Implementasi SPMI UGM didiskusikan dengan detail mulai dari dasar acuan, siklus, penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, hingga peningkatan standar.

Meskipun sudah dilaksanakan sejak tahun 2004 masih banyak hal yang kurang dan belum sempurna dalam SPMI UGM, oleh karena itu kegiatan studi banding dapat menjadi forum untuk terus mencari peluang peningkatan yang dirancang oleh perguruan tinggi masing-dengan menyesuaikan budaya, kondisi, kemampuan, serta visi-misi masing-masing.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Salah satu peserta dari USU, Jonner Hasugian mengapresiasi dan menanyakan bagaimana cara UGM mendapatkan tingkat akreditasi yang begitu memuaskan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Bagian Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang juga merupakan PIC dalam kegiatan fasilitasi akreditasi internasional di UGM, dr. Widya Wasityastuti, M.Sc., M.Med.Ed., Ph.D., menjawab bahwa tentang akreditasi internasional, UGM sudah mengusahakan sejak bertahun-tahun lamanya dengan menjadikannya sebagai salah satu quick-win untuk dapat menembus World University Ranking.

Sejalan dengan itu, UGM terus menjalankan komitmennya memberikan dukungan pencapaian akreditasi internasional kepada program studi secara sistemik. Realisasi dukungan ini antara lain melalui kegiatan yang dikelola oleh KJM UGM dengan program kegiatan bantuan persiapan akreditasi internasional untuk Program Studi.

Di akhir acara, para peserta berterima kasih dan berharap bahwa studi banding seperti ini dapat terus dilakukan sehingga kerja-kerja penjaminan mutu yang dilakukan dapat semakin baik.

“Benchmarking ini menjadi modal utama bagi kami untuk melakukan perbaikan ke depan.  Kami berharap benchmark ini dapat terus berlanjut karena masih banyak hal yang ingin kami dalami dari UGM,” kata Kepala Badan Penjamin Mutu Internal (BPMI) UNP, Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si.

Jakarta – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan membuka program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Rencananya, program studi ini akan dibuka pada 1 September 2016 mendatang.

Seusai melakukan Rapat Koordinasi Pembukaan Program Studi Dokter Layanan Primer dengan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan Rektor dari beberapa universitas negeri dan swasta dari seluruh Indonesia pada Kamis di Gedung D Senayan Lantai 3 (16/6). Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa Dokter Layanan Primer ini merupakan program studi yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan primer di Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan mengajukan permohonan kepada Kemristekdikti untuk menyelenggarakan pendidikan DLP dengan waktu belajar minimal dua tahun. Yang bisa menyelenggarakan adalah Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi A”, ujarnya.

Rapat Koordinasi Pembukaan Program Studi Dokter Layanan Primer ini membahas kerjasama antar stakeholder dalam kaitannya dengan regulasi dan kesiapan universitas untuk membuka program studi DLP. Nasir menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan, yakni melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait DLP, memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi melalui Fakultas Kedokteran dan organisasi profesi untuk mengawal kualitas proses pembelajaran yang ada di universitas, serta mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam rangka implementasi program studi ini.

Program studi Dokter Layanan Primer merupakan pendidikan kedokteran lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. “Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter agar mampu mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi yang diberikan para DLP kepada keluarga, sehingga pencegahan penyakit dapat dilakukan sejak dini”, ucap Menkes Nila F. Moeloek. Adapun beberapa Universitas yang menyatakan kesiapannya untuk membuka program studi ini adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. (eva/ristekdikti)
Read more

Di tengah persiapan Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing di era MEA, kasus jual beli ijazah justru santer terdengar. Baru-baru ini Menristek Dikti, M. Natsir menutup Yayasan Aldiana karena dianggap melakukan praktik jual-beli ijazah.

“Yayasan itu memiliki jumlah wisudawan yang besar dan (berasal) dari seluruh Indonesia. Ketentuan bagi PTS adalah melapor sebulan sebelum melakukan wisuda dan yayasan ini tidak melakukannya, selain itu, jumlah jamnya juga kurang,” kata Nasir kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di kampus UMB, Meruya, Jakarta Barat, Selasa (22/9/2015).

Nasir akan bersikap tegas terhadap perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah palsu. “Kalau memang terjadi kecurangan maka PT yang bersangkutan akan ditutup. Kalau masalahnya akademik masih bisa dilakukan pembinaan,” kata dia.

Sayangnya Nasir tak menyebut perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Kementerian akan memperbaiki mekanisme kontrol Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang akan berubah namanya menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT).

Nantinya LLPT akan memantau perguruan tinggi swasta secara online untuk menghindari praktik jual beli ijazah palsu.  “Dengan LLPT di masa depan hal seperti ini dapat dihindari. Seluruh kegiatan dilakukan secara online, jadi dapat dipantau setiap saat,” kata Natsir.

(Sumber: http://news.detik.com/berita/3025799/cegah-wisuda-bodong-kemenristek-dikti-akan-gunakan-sistem-online)