Berkaitan dengan proses pengajuan reakreditasi Program Studi melalui SAPTO-BAN PT, berikut disampaikan informasi dari BAN-PT:

Usulan akreditasi yang disampaikan hingga tanggal 28 februari 2019 akan diproses berdasarkan urutan  tanggal  dinyatakan  “diterima”.  Selebihnya,  usulan  akan  diproses sesuai ketersediaan anggaran dengan prioritas sebagai  berikut:

1. Usulan akreditasi pertama
2. Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya sudah kadaluarsa
3. Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya akan  berakhir di tahun 2019.

BAN-PT hanya  akan  memproses  usulan  berdasarkan  urutan  dan  tidak  dapat  memberikan prioritas atau  percepatan dengan alasan apapun.

dokumen edaran dari BAN PT dapat diunduh di

Lampiran 1

Lampiran 2

Dalam mewujudkan salah satu misi Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu pengabdian masyarakat, UGM kembali ikut serta berpartisipasi dalam Kegiatan Hibah Program Asuh menuju Prodi Unggul tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  Bersama dengan UGM, program ini diikuti juga oleh 19 perguruan tinggi lainnya. Program ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi untuk dapat berproses dalam mencapai akreditasi unggul.

Mitra  UGM dalam Program PT Asuh  2019 ini terdiri dari tujuh perguruan tinggi yaitu Universitas Gunung Kidul, Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta, Universitas Setia Budi, STMIK AUB Surakarta, Sekolah Tinggi Theologia Indonesia, Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Muhammadiyah Gresik dengan total prodi keseluruhan 22.

Sebagai awal kegiatan, dilaksanakan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi UGM dengan PT mitra asuhan pada tanggal 29 April 2019 yang bertempat di Ruang Multimedia 1, Gedung Pusat UGM yang dikuti oleh seluruh perwakilan pimpinan dan PIC masing-masing PT mitra.  Agenda acara ini dimulai dengan pembukaan dan arahan oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan (WR PPKm) yaitu Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr dan oleh Kepala Kantor Jaminan Mutu, Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, M.B.A. Dalam arahannya WR PPKm menyampaiakan bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan ini dengan baik maka harus ada komitmen dari pimpinan PT mitra untuk pelaksanaan kegiatan dan juga komitmen keberlanjutan. Acara selanjutnya adalah paparan program dan rencana kegiatan serta diskusi antara KJM UGM dengan para peserta. Program yang direncanakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal (SPMI-AMI), pelatihan penyusunan dokumen akreditasi sesuai dengan format IAPS, evalusi dan monitoring program serta akan diadakan magang di UGM. Diharapkan dengan bermitra dihasilkan peningkatan mutu berupa terbentuknya SPMI, tersedia SDM yang kompeten dalam SMPI dan AMI, prodi lebih siap dalam penyusunan dokumen akreditasi dan peningkatan.

Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi menyatakan bahwa sistem akreditasi nasional baik perguruan tinggi maupun program studi berubah dari akreditasi berbasis input – output menjadi akreditasi berbasis outcome. Saat ini BAN-PT telah mempublikasikan instrumen akreditasi program studi (IAPS) 4.0.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Jaminan Mutu melakukan sosialisasi IAPS 4.0 pada tanggal 25 Februari 2019 bertempat di meeting room Eastparc Hotel. Sosialisasi dihadiri oleh 158 peserta yang berasal dari 20 Unit Jaminan Mutu Fakultas/Sekolah dan 68 Program Studi yang akan habis akreditasinya pada tahun 2020 – awal 2021, dengan narasumber Dr. Ir. Suhanan, DEA.

Sosialisasi ini Bertujuan untuk memastikan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai waktu yang cukup untuk mengimplementasikan Pendidikan berbasis outcomes secara sistematik dan mempersiapkan dokumen akreditasi secara optimal. Sosialisasi dibagi dalam 3 sesi :

1. Penjelasan Lembar Kerja Program Studi (LKPS)
2. Penjelasan Laporan Evaluasi Diri (LED)
3. Program Kerja Persiapan Akreditasi Program Studi Berbasis Outcome di UGM

Materi dapat diunduh di link berikut : Materi IAPS 4.0

Pencapaian UGM di Tahun 2018

Data capaian UGM dalam bidang yang menjadi tugas dan target kinerja Kantor Jaminan di tahun 2018:

1. Akreditasi Internasional

UGM dalam upaya menjulang tinggi dan meningkatkan reputasi dari dunia internasional, senantiasa memberikan dukungan pada Fakultas dan Program Studi untuk mengikuti akreditasi internasional. Selain itu, akreditasi internasional juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran internal, karena bukan saja dunia dapat melihat UGM sejajar dengan universitas kelas dunia lainnya, namun standar yang digunakan dalam akreditasi internasional sudah pasti merupakan standar yang diakui secara global sehingga keberhasilan perolehan akreditasi internasional menunjukkan mutu yang sesuai dengan standar dunia.

Pada tahun 2018, pencapaian target indikator UGM tercapai sebanyak 28 Program studi terakreditasi internasional (AACSB, ABET, ASIIN, RSC, IABEE, IMIA, PAASCU dan IChemE). Saat ini 11 prodi juga masih menunggu hasil akreditasi dari visitasi akreditasi internasional yang dilaksanakan di akhir tahun 2018, yaitu 3 prodi akreditasi ABET (Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Teknologi Informasi) dan 8 Prodi akreditasi ASIIN (S1 Elektronika dan Instrumentasi, Magister Ilmu Komputer, S1 Pembangunan Wilayah, S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh, S1 Geografi Lingkungan, S1 Kedokteran Hewan, Profesi Dokter Hewan, dan Magister Ilmu Kehutanan). Diharapkan di tahun 2019 akan semakin meningkat indikator jumlah Program Studi yang terakreditasi internasional. Data Akreditasi Internasional dapat dilihat di tautan berikut Data Akreditasi Internasional

2. Sertifikasi AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)

• Di tahun 2018, Universitas Gadjah Mada mendapatkan sertifikasi AUN-QA Institusi (The AUN-QA Assessment at Institutional Level) dengan masa berlaku 3 April 2018 s.d. 4 April 2023. Saat ini baru ada dua universitas di Indonesia yang mendapatkan The AUN-QA at Institutional Level.
• Pencapaian target indikator sertifikasi internasional untuk Program Studi adalah tercapai sebanyak 22 Program Studi tersertifikasi AUN-QA pada tahun 2018. Saat ini 4 prodi juga masih menunggu hasil sertifikasi dari visitasi AUN-QA yang dilaksankan pada akhir tahun 2018, yaitu S-1 Gizi Kesehatan, S-1 Hukum, Magister Ilmu Biomedik, Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan.

Data AUN-QA dapat dilihat di tautan berikut Sertifikasi AUN

3. Akreditasi Nasional BAN-PT

• Capaian indikator untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi adalah sesuai dengan target yang direncanakan yaitu UGM mendapatkan nilai akreditasi A dengan masa berlaku 2017-2022
• Capaian indikator Persentase Program Studi Terakreditasi Nasional Unggul (A) adalah 85%, yaitu Jumlah Program Studi Terakreditasi A dari BAN PT dan LAM-PTKes sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 225 program studi dari total 266 program studi.

4. Sertifikasi ISO

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen mutu internal Kantor Jaminan Mutu (KJM) UGM menggunakan standar ISO. KJM UGM memperoleh sertifikasi ISO:9001:2015 pada bulan Mei 2018.

UGM adalah universitas kerakyatan, dengan misi pengabdian kepada masyarakatnya yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari misi yang diemban oleh setiap unit di UGM salah satunya Kantor jaminan Mutu UGM yaitu memberikan pelayanan dan konsultasi profesional dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk institusi baik di dalam maupun institusi di luar Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka menjalankan misinya, pada tahun 2018 UGM ikut serta berpartisipasi dalam Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Bersama dengan UGM, program ini diikuti juga oleh 28 perguruan tinggi lainnya. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sehingga mencapai tingkat akreditasi unggul. Peserta Program ini merupakan Prodi yang masih berstatus C. Kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak Penerima Program PT Asuh telah diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 April 2018 yang bertempat di Hotel Eastparc Yogyakarta. Indikator kinerja utama dari kegiatan ini adalah:

a. Terbentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi sampai tingkat program studi.
b. Terpenuhi data implementasi SPMI PT asuhan melalui laman Pemetaan Implementasi SPMI. (spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan)
c. Tersusun dokumen SPMI yang telah diujicobakan dan siap diterapkan (PPEPP) pada program studi di PT Asuhan.
d. Tersedia dokumen hasil evaluasi program pengasuhan penjaminan mutu dan rekomendasi tindak lanjut.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UGM, yang secara resmi telah dimulai pada tahun 2001 dan Implementasi sistematik SPMI telah dilakukan secara berkelanjutan sejak 2004 melalui siklus SPMI. Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan kondisi, nilai, budaya dan visi misi UGM, secara terintergrasi dengan implementasi SPME, dimana implementasi SPMI adalah sebagai persiapan SPME dan merupakan bagian dari implementasi pengelolaan universitas berbasis resiko untuk bidang resiko akademik.

Hasil implementasi Siklus SPMI mulai dari tahun 2004 sampai 2017 telah diimplementasikan 14 siklus SPMI, 81.2% dari 263 prodi terakreditasi A, 34 prodi telah tersertifikasi AUN-QA, 12 prodi terakreditasi internasional, 11 prodi telah divisitasi akreditasi internasional pada 2017 dan 12 prodi akan divisitasi akreditasi internasional 2018. Hasil implementasi SPMI ini merupakan materi dan dasar bagi UGM untuk memberikan pelatihan dan pendampingan SPMI dan SPME di berbagai PTN maupun PTS di seluruh Indonesia. Sejak 2004 s.d. 2017 tercatat 6055 alumni pelatihan dan pendampingan SPMI dan SPME dari sekitar 540 PTN/PTS. Semua pengalaman dan praktek baik yang telah diimplementasikan di UGM perlu untuk dikembangkan dan bagikan kepada PT lainnya, sehingga kemanfaatan dari sistem yang sudah terbangun di UGM menjadi lebih sistematik dan luas.

Dalam hibah ini UGM mengasuh 4 PTS sebagai mitra, yaitu Universitas Lakidende, IAID Ciamis, Universitas Alma Ata dan Intitut Pertanian Yogyakarta, yang telah dipilih berdasarkan pada komitmen pimpinan PTS, lokasi PTS di wilayah 3T dan jumlah prodi yang perlu mendapat bimbingan. Dari 4 PTS tersebut terdapat 20 prodi yang masih mengdapatkan akreditasi C. Program yang direncanakan dalam kegiatan berupa pelatihan, pendampingan dan magang. Diharapkan dengan bermitra dihasilkan peningkatan mutu berupa terbentuknya SPMI, tersedia SDM yang kompeten dalam SMPI dan AMI, prodi lebih siap dalam penyusunan dokumen akreditasi dan peningkatan

Jakarta – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan membuka program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Rencananya, program studi ini akan dibuka pada 1 September 2016 mendatang.

Seusai melakukan Rapat Koordinasi Pembukaan Program Studi Dokter Layanan Primer dengan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan Rektor dari beberapa universitas negeri dan swasta dari seluruh Indonesia pada Kamis di Gedung D Senayan Lantai 3 (16/6). Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan bahwa Dokter Layanan Primer ini merupakan program studi yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan primer di Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan mengajukan permohonan kepada Kemristekdikti untuk menyelenggarakan pendidikan DLP dengan waktu belajar minimal dua tahun. Yang bisa menyelenggarakan adalah Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi A”, ujarnya.

Rapat Koordinasi Pembukaan Program Studi Dokter Layanan Primer ini membahas kerjasama antar stakeholder dalam kaitannya dengan regulasi dan kesiapan universitas untuk membuka program studi DLP. Nasir menegaskan tiga poin penting yang perlu dilakukan, yakni melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait DLP, memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi melalui Fakultas Kedokteran dan organisasi profesi untuk mengawal kualitas proses pembelajaran yang ada di universitas, serta mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam rangka implementasi program studi ini.

Program studi Dokter Layanan Primer merupakan pendidikan kedokteran lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. “Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter agar mampu mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi yang diberikan para DLP kepada keluarga, sehingga pencegahan penyakit dapat dilakukan sejak dini”, ucap Menkes Nila F. Moeloek. Adapun beberapa Universitas yang menyatakan kesiapannya untuk membuka program studi ini adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. (eva/ristekdikti)
Read more

Di tengah persiapan Indonesia untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing di era MEA, kasus jual beli ijazah justru santer terdengar. Baru-baru ini Menristek Dikti, M. Natsir menutup Yayasan Aldiana karena dianggap melakukan praktik jual-beli ijazah.

“Yayasan itu memiliki jumlah wisudawan yang besar dan (berasal) dari seluruh Indonesia. Ketentuan bagi PTS adalah melapor sebulan sebelum melakukan wisuda dan yayasan ini tidak melakukannya, selain itu, jumlah jamnya juga kurang,” kata Nasir kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di kampus UMB, Meruya, Jakarta Barat, Selasa (22/9/2015).

Nasir akan bersikap tegas terhadap perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah palsu. “Kalau memang terjadi kecurangan maka PT yang bersangkutan akan ditutup. Kalau masalahnya akademik masih bisa dilakukan pembinaan,” kata dia.

Sayangnya Nasir tak menyebut perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Kementerian akan memperbaiki mekanisme kontrol Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang akan berubah namanya menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT).

Nantinya LLPT akan memantau perguruan tinggi swasta secara online untuk menghindari praktik jual beli ijazah palsu.  “Dengan LLPT di masa depan hal seperti ini dapat dihindari. Seluruh kegiatan dilakukan secara online, jadi dapat dipantau setiap saat,” kata Natsir.

(Sumber: http://news.detik.com/berita/3025799/cegah-wisuda-bodong-kemenristek-dikti-akan-gunakan-sistem-online)

JAKARTA – Berdasarkan data dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) terdapat 235 perguruan tinggi yang dinonaktifkan.

Menurut Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti, Hermawan Kresno Dipojono, perguruan tinggi (PT) yang dinonaktifkan bukan semata mata karena terindikasi ijazah palsu, melainkan sebabkan beberapa faktor.

“Yang nonaktif itu bisa secara sistem atau bisa karena adanya laporan. Salah satu faktornya adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu 1:300,” ungkap Hermawan.

Hermawan juga menegaskan bahwa jika perguruan tinggi yang sudah dinyatakan nonaktif tetapi masih melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa melakukan perbaikan, maka izin pendirian perguruan tinggi akan dibekukan. “Kalau masih nakal juga bisa dipidanakan. Tetapi jika sudah ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Karena kita tidak berhak sampai ke situ,” tandasnya.

Untuk mencegah semakin maraknya perguruan tinggi bodong, Hermawan mengatakan dirinya telah melakukan sosialisasi tentang PDPT ke sejumlah sekolah. Hal itu untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cermat memilih perguruan tinggi.

“Kami sudah paparkan semua data mana perguruan tinggi yang aktif dan nonaktif yang dapat dilihat oleh semua masyarakat di web kami forlap.dikti.go.id untuk mengedukasi masyarakat agar cermat memilih perguruan tinggi,”pungkasnya.

(Sumber asli: http://news.okezone.com/read/2015/06/14/65/1165038/235-perguruan-tinggi-dinonaktifkan)